Tekan Sebaran COVID-19 dengan 'Lockdown', Demokrat: Berulangkali Pemerintah Diingatkan!

Nailin In Saroh

Nailin In Saroh

Jakarta

19 Maret 2020 12:30 WIB
Nasional | Rilis ID
Anggota Fraksi Demokrat, Putu Supadma Rudana. FOTO: Istimewa
Rilis ID
Anggota Fraksi Demokrat, Putu Supadma Rudana. FOTO: Istimewa

RILISID, Jakarta — Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi sorotan berbagai kalangan, khususnya anggota dewan. Dilaporkan, lonjakan pasien positif virus corona menjadi 227 orang pada Rabu (18/3/2020), termasuk 11 orang sembuh dan 19 orang meninggal.

Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Putu Supadma Rudana, pemerintah harus segera mengambil sikap terkait pembatasan orang masuk guna mencegah penyebaran pandemi itu. 

Ia menilai kebijakan isolasi kawasan atau lockdown dapat menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia seperti yang sudah berhasil dilakukan beberapa negara.

"Saya sudah berulangkali mengingatkan pemerintah, seharusnya belajar dari negara lain untuk menekan penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan lockdown," ujar Putu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Putu mengatakan, fenomena COVID-19 di Indonesia seperti efek bola salju, yang bergulir dari kecil dan akan terus membesar. Sehingga pemerintah jangan menyepelekan persoalan tersebut. Apalagi, angka kematian akibat virus tersebut di Indonesia sangat tinggi. 

"Segera ambil sikap lakukan lockdown karena virus ini terus membuat masyarakat khawatir dan bingung karena masih belum terdeteksi," tegasnya.

Menurut anggota Komisi VI DPR ini, apabila kebijakan isolasi kawasan diberlakukan, maka masih banyak cara untuk menekan dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Wakil ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR mengusulkan agar pemerintah dari pintu ke pintu memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Pemberian Beras Gratis kepada masyarakat saat masa isolasi kawasan nanti.

"Ini adalah solusi yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti saat ini," katanya.

Putu mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menghentikan kunjungan kerja dan perjalanan dinas pemerintah, dan dananya bisa dialihkan untuk program BLT atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara) kepada masyarakat.

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya