KPK Kembali Periksa Idrus Marham terkait PLTU Riau-1

RILISID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Idrus masih diperlukan, karena penyidik sedang mendalami pertemuan-pertemuan antara Idrus dan Dirut PLN Sofyan Basir dengan kedua tersangka dalam kasus ini yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited milik Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

"Ada keterangan-keterangan yang perlu kita gali dan klarifikasi lagi kalau kemarin kan kami sudah sempat memeriksa terkait dengan pertemuan-pertemuan tentu itu masih didalami lebih lanjut," kata Febri di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Kuat dugaan pertemuan-pertemuan tersebut terungkap dalam CCTV yang disita KPK dari sejumlah lokasi. Saat itu, Idrus masih menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar.

"Iya saat itu kan sebagai mantan Sekjen Golkar yang kebetulan sekarang menjabat sebagai menteri," ujarnya.

Kendati begitu, Febri enggan membeberkan lebih jauh peran Idrus dalam kasus suap proyek bernilai USD900 juta.

Dalam perkara ini, Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Johannes. Eni diduga telah menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar dari Johannes agar meloloskan perusahaaannya Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1.

Sebelum meloloskan Blackgold sebagai anggota konsorsium, PLN sudah lebih dulu menunjuk anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Eni dari balik jeruji besi mengakui adanya peran Sofyan dan Johannes sampai akhirnya PLN yang menguasai 51 persen aset menunjuk langsung Blackgold sebagai mitra kerja anak usahanya yakni PT PJB.

Lembaga Antirasuah memastikan bakal terus mengembangkan kasus suap proyek PLTU Riau-1 ini. Bahkan, usai menggeledah sejumlah lokasi tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.