Fraksi PDIP Anggap Kinerja Dinas Sosial Lambar Bikin Malu

RILISID, Lampung Barat — Fraksi PDIP DPRD Lampung Barat (Lambar) mengkiritis kinerja Dinas Sosial (Dinsos) terkait pengelolaan dan penyaluran program bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 350 ton beras dan 140 ribu kaleng ikan kemasan.

"Di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini, mari kita sama-sama menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan hukum, dengan cara kita bergotong royong bersama-sama menghadapi Covid-19," ungkap Ahmad Ali Akbar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, diruang sidang Maghgasana, Kamis (25/6/2020).

Akbar, sapaan anggota Komisi I ini, menjelaskan adanya kegiatan tersebut karena  timbulnya aduan dari masyarakat, mengapa anggaran yang sefantastis itu tidak sesuai dengan kualitas yang ada.

"Kedepan jika ada program bantuan seperti ini, tolong untuk lebih teliti. Bayangkan dalam minggu ini Dewan, Bupati, dan semua disalahkan, karena apa? karena bantuan beras ini, dan sumbernya dari mana, dari Dinas Sosial pak," jelas Akbar.

Lebih jauh Akbar mengatakan, sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, ia merasa malu dengan mencuatnya polemik ini.

Sebab, secara tidak langsung membuat program pemerintah daerah menjadi cacat. 

"Saya ini dari fraksi PDI Perjuangan. Pak bupati itu ketua DPC saya. Saya gak mau ngerusak rumah saya. Kita itu diapresiasi atas penanganan Covid-19, Jadi rusak," tutup Akbar. 

Akbar meminta kepada pihak terkait untuk dapat segera membenahi kesalah-kesalahn yang sudah terjadi, karena banyak pihak-pihak yang dirugikan. (*)