Dinkes: 250 Ribu Warga Jatim Menderita Katarak

RILISID, Surabaya — Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Kohar Hari Santoso mengatakan, pihaknya masih terus memantau sejauh mana dampak pengurangan untuk fasilitas mata dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. 

Menurutnya, harusnya pembatasan tidak menyebabkan gangguan. 

“Sedikit melihat situasinya bahwa operasi kasus katarak cukup tinggi. Ada 250 ribu kasus katarak baru tambahan dari 180 ribu yang sudah kita selesaikan. Jadi, masih ada sekitar 70 ribu yang masih belum tertangani. Makanya masih kami lihat sejauh mana ini berdampak,” katanya ditemui di DPRD Jawa Timur, Selasa (7/8/2018). 

Kohar mengatakan, Dinkes Jatim akan berkordinasi terus kepada rumah sakit mengenai penyesuaian penerapan kebijakan baru ini. 

Saat ini, lanjut Kohar, masih berlangsung baik. Hanya saja, ada beberapa kriteria yang perlu dicermati, meski telah disebutkan secara khusus, karena khusus itu memiliki arti yang relatif.
 
“Orang-orang tertentu kalau melihat kabur sedikit saja harusnya segera dioperasi. Tapi ada orang yang tidak detail pekerjaannya menggunakan mata, masih bisa dimaklumi. Jadi kami belum bahas lebih jauh,” ungkapnya. 

Sedangkan terhadap penanganan bayi lahir, Kohar menilai kelahiran normal tidak bisa diprediksi. 
Misalnya, saat hamil baik-bik saja, tetapi ternyata butuh penanganan khusus ketika lahiran. 

“Oleh karenanya kehadiran dari orang yang mampu memberikan pertolongan itu penting. Kalau sampai dibatasi orang yang memberi pertolongan, khawatirnya enggan untuk datang. Ini juga memberikan resiko juga,” tuturnya. 

Sementara mengenai rahbilitasi medik, tambah Kohar, perlu dipilah betul, mengingat kasus rehab ini berbeda. Ada yang setiap hari, ada yang hanya 2 minggu sekali.

“Ini kami terus berkordinasi dengan BPJS supaya ada modifikasi seperlunya. Prinsipnya adalah kita harus memberikan pengobatan yang efektif, baru menyangkut pembiayaan yang efisiensi," pungkasnya.