DPRD Jatim Minta BPJS Lunasi Tunggakan

RILISID, Surabaya — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto, meminta agar Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) melunasi tanggungannya yang masih menunggak di beberapa rumah sakit di provinsi itu.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran itu dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

"Kami meminta BPJS untuk segera melunasi. Karena, rumah sakit pasti mengalami kebingungan dan beban tersendiri. Saya mengusulkan kepada rumah sakit mengajukan bantuan ke Pak Gubernur," katanya di Surabaya, Kamis (4/10/2018).

Politisi dari Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini mengungkapkan, hutang BPJS di lima Rumah Sakit milik Pemprov Jatim memang sangat mempengaruhi cash flow Rumah Sakit. 

Terutama untuk membayar obat-obatan di sejumlah pabrik farmasi dan untuk membayar hutang kepada Bank guna mengangsur pinjaman untuk perluasan Rumah Sakit.

Dia mengatakan, pihaknya pun sering melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan di pusat untuk membantu keberlangsungan rumah sakit di Jatim tetap berjalan dengan baik. 

"Memang sering kali kami ke Jakarta untuk membantu rumah sakit Provinsi. BPJS pusat menyampaikan bahwa ini masalah Nasional. Kami sampaikan kepada mereka bahwa rumah sakit kita sudah BLUD, karena bisa menghambat sistem rumah sakit itu sendiri," terangnya.

Agus Dono mengatakan, meski ada keterlambatan bayar, pihaknya meminta agar rumah sakit di Jatim tetap memberikan pelayanan tidak menolak pasien.

"Ini komitmen kami bersama Pak Gubernur tidak boleh menolak pasien," jelasnya.

Agus Dono juga mengkritisi BPJS Kesehatan karena tidak adanya terobosan baru.