DPR Ragukan Distribusi Subsidi Elpiji Tertutup
Nailin In Saroh
Jakarta
RILISID, Jakarta
— Anggota Komisi VII DPR Saadiah Uluputty meragukan rencana pemerintah yang akan mendistribusikan elpiji tabung 3 kg bersubsudi dengan sistem tertutup.
"Saya ragu. Model distribusi subsidi elpiji secara tertutup butuh data yang valid dan perencanaan matang. Sampai sekarang masih belum siap," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Menurut Saadiah, rencana perubahan skema distribusi dari sistem terbuka atau siapapun bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga bersubsidi menjadi tertutup atau hanya didistribusikan kepada warga miskin, belum diikuti data yang valid dan terverifikasi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai ada beberapa catatan yang perlu jadi perhatian selain pemutakhiran dan validasi data penerima subsidi, seperti model distribusi, evaluasi efektivitas uji coba distribusi, dan dampaknya bagi masyarakat kecil dan UMKM.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebutkan pemerintah masih mengkaji perubahan distribusi elpiji subsidi dari terbuka ke tertutup.
"Soal yang lagi ramai di media itu, tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan," jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Ia menjelaskan pembahasan perubahan distribusi dengan tujuan agar penggunaan elpiji subsidi menjadi tepat sasaran itu akan melibatkan banyak instansi terkait.
"Pembahasan ini tentu saja melibatkan kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha," sambungnya.
Menurut Arifin, pemerintah akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi pemerintah.
"Subsidi tertutup itu adalah kita identifikasi yang memang berhak menerima untuk cegah kebocoran," jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada pihak yang dirugikan.
"Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan masyarakat," tegas Menteri ESDM.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
