2019, Semua Pemda Pakai E-Budgeting dan E-Planning

RILISID, Bandarlampung — Pemerintah daerah di Lampung tahun depan wajib menerapkan penyusunan anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) berbasis elektronik e-planning dan e-budgeting.

Kepastian ini terungkap saat pendatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tentang kerjasama implementasi integrasi aplikasi e-planning dan e-budgeting di Gedung Pusiban, Selasa (17/7/2018).

“Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan aplikasi e-planning dan e-budgeting dengan tujuan memperbaiki dan menggunakan anggaran daerah sebaik mungkin agar terhindar dari adanya dugaan tindakan korupsi,” kata Pj. Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.

Terkait penerapannya, Hamartoni menyarankan pemda di Lampung mencontoh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, e-planning dan e-budgeting di Sumatera Utara merupakan hasil rekomendasi KPK yang dinilai telah cukup baik dan layak untuk dijadikan sebagai contoh.

“Kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera memiliki sistem aplikasi e-planning dan e-budgeting,” ungkapnya.

Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution menyambut baik penerapan e-planning dan e-budgeting di Provinsi Lampung.

Sebab, menurut dia, anggaran pemerintah daerah di Lampung rentan terjadi penyimpangan dan pengawasan tidak berjalan optimal.

“Dengan adanya e-planning dan e-budgeting, pemda lebih baik dan fokus menggunakan anggaran dalam membangun daerahnya masing-masing. Tidak ada lagi namanya korupsi,” ujarnya. (*)