Soal Pemilu, Haruskah KPU Belajar dari PSI?

Tentu saya pikir ini bisa membantu negara dalam menghemat anggaran, yang selama ini keluar sangat besar untuk Pemilu dan Pilkada.

Dikutip dari website BPK RI, anggaran Pemilu 2024 lalu menelan biaya sebesar Rp71,3 triliun, yang berasal dari APBN 2022-2024.

Dengan rincian: realisasi APBN 2022 sebesar Rp3,1 triliun, realisasi pada 2023 sebesar Rp29,9 triliun, dan anggaran 2024 sebesar Rp38,2 triliun.

Jumlah ini meningkat 57,3 persen dibandingkan Pemilu serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun.

Oleh sebab itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sepertinya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh PSI, jika ingin ikut serta menjalankan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi anggaran di awal masa jabatannya.

Meski dalam prosesnya, Pemira yang dilakukan PSI terbilang "sedikit mudah" karena masih skala kecil dibanding mekanisme pemilihan yang selama ini dijalankan oleh KPU.

Masih ada waktu 4 tahun lagi untuk KPU belajar, sebelum kembali menggelar Pemilu dan Pilkada 2029 mendatang.

Saya rasa KPU bisa, tapi saya tidak tahu, apakah KPU mau?