Lampung dan Janji Industri Pertahanan yang Hilang

RILISID, Bandar Lampung — Oleh: Tampan Fernando Hasugian

Di masa kepemimpinan Gubernur M. Ridho Ficardo, Provinsi Lampung sempat digadang-gadang akan menjadi pusat industri pertahanan Indonesia.

Kala itu, wacana besar mengemuka: memindahkan atau mendirikan pabrik-pabrik industri pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT Pindad, bahkan PT PAL ke wilayah Lampung. Lahan pun sudah disiapkan, berlokasi di Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus.

Wacana tersebut bukan sekadar isapan jempol. Gubernur Ridho kala itu intens melakukan lobi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendapatkan dukungan atas gagasan ini.

Dalam berbagai kesempatan, Ridho menegaskan bahwa Lampung layak menjadi pusat industri pertahanan nasional karena memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Lampung adalah pintu gerbang Sumatera, dekat dengan Jawa, serta memiliki akses transportasi yang lengkap: pelabuhan, jalan tol, dan bandara.

Upaya Ridho Ficardo mulai mendapat lampu hijau. Tim Aset dan Data Kementerian Pertahanan (Kemenhan) saat itu turun ke Lampung untuk memverifikasi rencana pemindahan tiga BUMN pertahanan tersebut.

Bahkan Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu beserta para stafnya datang langsung meninjau rencana pembangunan fasilitas industri pertahanan di KIM Tanggamus pada 24 Agustus 2017.

Namun sayang, dua tahun kemudian masa kepemimpinan Ridho–Bachtiar berakhir dan digantikan oleh Arinal–Nunik. Sejak pucuk kepemimpinan berganti, gagasan ambisius itu perlahan memudar dan kini tak pernah lagi terdengar kelanjutannya.

Kini, hampir satu dekade berselang, yang tersisa hanyalah catatan berita-berita lama dan arsip pres rilis yang masih bisa ditemukan di Google. Atau mungkin ingatan samar masyarakat yang dulu sering mengikuti pemberitaan tersebut.

Mirisnya, lahan yang dulunya disiapkan untuk KIM Tanggamus pun tak jelas nasibnya. Bahkan telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Jokowi.