Prioritaskan Rakyat agar Lampung Berjaya

RILISID, Bandarlampung — ADA pesan menarik pada tulisan ekonom favorit saya M. Chatib Basri. Ia menyoroti skala prioritas utang dan kesinambungan fiskal pemerintah di tengah badai pandemi di kolom media beberapa waktu lalu.

Ia mengawali tulisan dengan kata prioritas (priority) punya riwayat panjang. Konon, ia berasal dari kata “prior”, yang dalam bahasa Latin artinya: lebih dahulu. Lalu, ia dimaknai: didahulukan, diutamakan.

Relevansi dari prioritas tersebut dapat kita simak dan kaitkan pada pemberitaan rencana pembangunan lima BUMD baru.

Potensi kebutuhan biaya sebanyak Rp140 miliar yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Inisiatif baik tersebut penulis setujui karena persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas dan kebijakan yang dapat mengerek perekonomian harus menjadi perhatian khusus.

Hanya, timing kebijakan tersebut belum tepat karena dilakukan di tengah pandemi. Ada hal lebih prioritas yang masih luput dari perhatian.

Kondisi Perekonomian Lampung
Penjelasan mengenai ketidaktepatan waktu tersebut akan penulis mulai dengan kabar yang menggembirakan.

Berdasarkan laporan Perekonomian Provinsi Lampung yang dirilis Bank Indonesia per Agustus 2021, di tengah masih berlangsungnya Covid-19, pada triwulan II 2021 perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,03 persen (year over year/yoy).

Walaupun pertumbuhan tersebut berangkat dari basis poin yang rendah dan di bawah rata-rata Sumatera dan nasional --yang masing-masing tumbuh sebesar 5,27 persen (yoy) dan 7,07 persen (yoy), laporan tersebut harus tetap disyukuri karena setidaknya Lampung telah keluar dari fase kontraksi ekonomi.

Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2021 adalah kinerja positif seluruh Lapangan Usaha (LU) di Provinsi Lampung.