Ironi Petani Lampung

Lahan yang luas serta tanah yang subur ternyata tidak serta-merta menjadikan Provinsi Lampung sebagai negeri agraris nan makmur.

Lahan pertanian semakin sempit dikarenakan pembangunan infrastruktur. Impor semakin merajai pasar Indonesia.

Belum lagi masalah kelangkaan pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk nonsubsidi.

Padahal, menurut data yang dihimpun Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, alokasi pupuk bersubsidi 2022 naik sekitar 6,2 persen atau 35.821 ton dari tahun sebelumnya 543.707 ton atau tahun ini mendapat alokasi 579.528 ton.

Seharusnya dengan jumlah sebanyak itu mampu mencukupi para petani kecil yang ada di Lampung.

Tetapi, pada kenyataannya para petani sulit untuk menebus pupuk bersubsidi dari distributor sehingga harus mengeluarkan modal hingga dua kali lipat untuk menggarap sawah dan kebun. Mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sangat tinggi.

Bahkan tidak sedikit petani kecil yang bergantung pada hasil sawahnya kini berhenti mengolah lahan dikarenakan hasil panen musim lalu tak mampu membiayai lahan di musim ini.

Para petani di berbagai daerah Provinsi Lampung juga merasa geram terhadap para agen padi yang membeli hasil panen dengan harga sangat rendah.

Tetapi, mereka tidak punya pilihan lain karena di kehidupan sehari-hari para petani tersebut hidup dengan hasil pertanian mereka.

Kartu Petani Berjaya nampaknya tak mampu menjawab seluruh keresahan petani. Mereka berharap gubernur dapat berpihak terhadap petani dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di atas Rp4.500.