Pertemuan Jokowi-Prabowo, Ekonom: Informal tapi Berdampak Besar bagi Perekonomian

RILISID, Jakarta — Pertemuan pertama antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyedot banyak perhatian. Pertemuan keduanya disebut-sebut berdampak di banyak aspek, bahkan ekonomi.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai pertemuan Jokowi dengan Prabowo mencerminkan kedewasaan dalam demokrasi. Serta membuktikan demokrasi matang dan sehat, sehingga berdampak pada kepastian dunia usaha.

"Secara ekonomi politik dan bagi saya pertemuan Jokowi dan Prabowo bersifat informal tetapi bermakna besar sebagai suatu rekonsiliasi politik, yang ada dampaknya terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi dan masa depan ekonomi Indonesia," ungkap Didik dalam Dalam Diskusi Online Agenda Ekonomi 2019-2024 Pasca-Rekonsiliasi, Minggu (14/7/2019).

Menurut Didik, pertemuan kedua tokoh akan menjadi landasan politik yang baik untuk Jokowi di masa mendatang. Sehingga pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik lima tahun belakangan mampu dituntaskan.

"Pekerjaan rumah yang tidak selesai, saya katakan banyak yang tidak selesai dan tidak tercapai, semestinya ditunaikan pada periode kedua ini," katanya.

Ekonom sekaligus akademisi ini juga berharap pemerintahan kedua Jokowi bisa menuntaskan sasaran dalam RPJMN yang belum rampung. Karena, Didik menilai baru satu yang tercapai, yakni pengendalian inflasi.

"Tetapi banyak yang lain gagal dicapai karena banyak faktor di antaranya tim ekonomi yang tidak solid dan tidak berhasil meluncurkan dan menjalankan kebijakan yang memadai," ujar Didik.

Bagaimana kinerja 4 tahun lalu dan Apa agenda ekonomi ke depan? Didik menjelaskan, pemerintah diminta mengevaluasi secara makro dimana sasaran pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai selama 4,5 tahun kepemimpinan Jokowi. 

Kemudian, sasaran pertumbuhan ekonomi 7-8 persen tidak terwujud, sehingga ekonomi Indonesia merangkak hanya pada tingkat 5 persen.

"Memang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang sudah maturity dan tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi," katanya.