Fadli Zon: Utang Menumpuk, BUMN di Ambang Krisis Serius

"Ini sudah lampu merah sebenarnya. Celakanya, dalam kondisi semacam itu, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp5.253 triliun sepanjang tahun ini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ia pun mencontohkan, dalam tiga tahun terakhir sejak 2014, semua BUMN Karya utangnya naik di atas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 600 persen. PT Waskita Karya Tbk, misalnya, utangnya meroket hingga 669 persen. Meskipun tak sampai meroket, PT Wijaya Karya Tbk lonjakan utangnya mencapai 181 persen, PT Adhi Karya Tbk utangnya naik 155 persen, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk utangnya naik 125 persen.

"Ini kekeliruan kebijakan. Dari sudut pandang manapun, kenaikan tersebut sangat tidak sehat," ucapnya.

Karenanya, ujar Fadli, tidak heran, Standard & Poor's Global Ratings memberi kartu kuning bagi BUMN, mengingat neracanya yang terus memburuk sesudah terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

"BUMN, terutama sektor kelistrikan dan konstruksi, telah mencetak utang yang sangat besar. Hal ini telah menyebabkan neraca perseroan jadi berdarah-darah," katanya.

Akibat perencanaan pemerintah yang ceroboh, paparnya, Indonesia saat ini telah masuk dalam jebakan utang yang sangat berbahaya. Ia mengingatkan, seluruh krisis ekonomi yang pernah terjadi selalu terkait dengan utang. Krisis pada 1997-1998, misalnya, terjadi akibat akumulasi utang yang terjadi pasca-liberalisasi sektor keuangan pada dekade 1980-an. Begitu juga dengan krisis utang di Amerika Latin pada dekade 1980-an, disebabkan oleh ekspansi fiskal dan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan. 

"Bagaimana pemerintah akan mengatasi krisis utang BUMN ini? Dengan PMN (Penyertaan Modal Negara)? Dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk memberikan PMN? Dari menambah utang pemerintah? Ini kan jadi seperti lingkaran setan, karena ujung-ujungnya tetap kembali ke APBN. Itu sebabnya, saat Presiden dulu mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan membebani APBN, sejak awal saya menganggapnya omong kosong. Cukup jelas semua itu kini sedang mengarah untuk membebani APBN," pungkas Fadli.