Ekonomi Terdampak COVID-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel

Zulhamdi Yahmin

Zulhamdi Yahmin

Jakarta

26 Maret 2020 18:37 WIB
Bisnis | Rilis ID
Para pekerja mengenakan masker untuk menghindari penyebaran virus corona. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria
Rilis ID
Para pekerja mengenakan masker untuk menghindari penyebaran virus corona. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

"Kami juga rapat telekonference  bersama Kadin, Apindo, OJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan mencari solusi atas dampak pandemi virus corona ini. Kami meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi dalam berbagai hal termasuk soal pajak, kredit dan insentif. Termasuk soal kemungkinan ekspor minerba," katanya. 

Maming juga meminta keadilan dan transparansi soal harga ore nikel yang ditentukan sepihak oleh pihak smelter dalam negeri yang nyata-nyata dikuasai asing. Padahal, dengan kadar rendah pun pasar dunia menerimanya.

Maming meminta keadilan dan perhatian dari pemerintah agar pihak smelter dan pengusaha pun sama-sama memiliki surveior dan ada surveior wasit bila terjadi sengketa atau perbedaan kasar nikel.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo, sependapat dengan tuntutan Kadin. Presiden Jokowi, menurutnya  harus melakukan relaksasi tidak hanya impor, tetapi juga ekspor.

Pasalnya, kata dia, ekonomi Indonesia sudah dalam level bahaya menyusul dampak pandemi global virus corona baru atau Covid-19. 

"Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak undang-undang," kata Sartono.

"Pemerintah memang harus menyelamatkan manusia dan juga ekonominya. Nanti harus kita bahas dalam rapat kerja. Tapi karena reses diundur, jadinya buah simalakama," lanjutnya. 

Sartono sangat memahami keluhan Kadin termasuk yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti nikel. Mereka telah menanam investasi yang tidak sedikit dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Sementara rupiah sudah terpuruk hingga level mendekati Rp17 ribu. 

"Dalam situasi ekonomi kita yang berbahaya bahkan mungkin defisit anggaran kita bisa melebihi ketentuan UU maksimal 3 persen, pemerintah harus mengeluarkan stimulus. Harus ada kebijakan terbatas atau kebijakan ekstra khusus bagi pertambangan bagaimana kita agar segera mendapatkan devisa," ujar Sartono.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi santai menghadapi dampak pandemi sekarang ini. Semua asumsi meleset dari mulai kurs dolar, pendapatan pajak, defisit, harga minyak dan banyak lagi.

Menampilkan halaman 2 dari 3

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya