Ekonomi Terdampak COVID-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel

RILISID, Jakarta — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memandang perlunya pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah darurat dalam rangka menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa. 

Menurut Ketua Umum Kadin Sultra, La Mandi, salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan relaksasi di sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.

“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berfikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” kata La Mandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2020). 

Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah kata dia, melalui peningkatan pengiriman ore. Pemerintah harus memberikan dukungan sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.

“Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami devisit kurang lebih Rp450 triliun,” jelasnya.

Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi lebih pada menyelamatkan devisa dan ekonomi negara. Sebab, akan ada multi efek yang ditimbulkan.

“Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” katanya.

Kebijakan relaksasi tersebut, kata dia, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.

“Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin pemerintah Cina pasti membeli,” ungkap dia.

Senada dengan La Mandi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming, juga mengatakan bahwa pelaku usaha dan industri di Indonesia saat ini tengah mencari jalan keluar di tengah dampak luas yang ditimbulkan wabah Covid-19.