Dorong Ekonomi Nasional, Bappenas: Kontribusi Indonesia Timur Minim

RILISID, Jakarta — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui, kawasan Timur Indonesia (KTI) masih belum berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, sekitar 80 persen kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Kawasan Barat Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Sumatera.

"Kita lihat dari kondisi kesenjangan wilayah yang ada, kawasan Timur Indonesia belum berkontribusi secara optimal," katanya di Gedung Bappenas Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Meski Presiden Joko Widodo saat ini banyak melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, seperti pembangunan jalan Trans Papua, jalan paralel perbatasan Kalimantan-Nusa Tenggara Timur dan Papua, Bambang menilai kontribusi pembangunan itu belum maksimal dalam mengatasi permasalahan ketimpangan di wilayah tersebut.

Untuk itu, lanjut Bambang, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Timur Indonesia.

"Beberapa pembangunan yang dilakukan diantaranya, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan untuk menarik investasi, utamanya di luar Jawa, serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal di perbatasan dibutuhkan pendekatan baik dan inovatif, yang disesuaikan dengan karakteristik budaya, adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.

"Perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah, pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa, dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah," terangnya.

Sebagai informasi, Indonesia memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah Timur Indonesia. Tentunya, strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan tersebut.