Disepakati, Kerja Sama Pengoperasian dan Pemakaian Aset LPS di Empat Pelabuhan

RILISID, Lampung — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama dengan Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Jumat (18/3/2022).

MoU dalam rangka kerja sama pengoperasian Local Port Services (LPS) di pelabuhan penyeberangan. 

LPS adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi soal data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, mengatakan kerja sama pengoperasian LPS ini sebagai perwujudan komitmen bersama antara Kemenhub sebagai regulator dan ASDP sebagai operator.

Tujuannya, meningkatkan kualitas layanan serta menghadirkan layanan penyeberangan prima yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan penyeberangan.

Pelabuhan dimaksud adalah Pelabuhan Bakauheni, Merak, Ketapang, dan Gilimanuk.

Menurutnya, selama masa transisi pengoperasian LPS tim ASDP akan tetap melakukan pendampingan agar berjalan mulus dan lancar sesuai target. 

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyampaikan, kerja sama ini merupakan momentum untuk mengembalikan tugas dan fungsi pengoperasian LPS ke Kementerian Perhubungan yang sebelumnya dilaksanakan ASDP dengan nama Ship Traffic Contol (STC). 

Bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah di pelabuhan, termasuk pengendalian lalu lintas kapal.

Ini mengacu UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, PP No 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian, dan PP No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.