Berpotensi Terganggu, Ini Cara Jaga Kestabilan Ekonomi...

RILISID, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan, saat ini, hal pokok yang mesti jadi perhatian pemerintah adalah kestabilan ekonomi. Pascatertekannya Rupiah, ada potensi terganggunya ekonomi. Terbukti, pemerintah untuk 2018 menurunkan proyeksi pertumbuhan dari 5,2 persen-5,4 persen menjadi 5,17 persen-5,4 persen. 

Menurut Heri, ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Pertama, pada skala jangka pendek, Bank Indonesia (BI) bisa menaikkan suku bunga acuan setidaknya untuk memulihkan kepercayaan investor sehingga risiko capital outflow dapat diantisipasi, walaupun sifatnya hanya sementara waktu. 

“Terjadinya capital outflow akan cukup membawa dampak kepada instabilitas ekonomi. Untuk diketahui, sejak awal 2018, modal asing yang keluar sudah mencapai Rp8,6 triliun (year to date),” kata Heri di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Berikutnya, pemerintah sebaiknya fokus menjaga daya beli masyarakat. Langkahnya adalah dengan menciptakan stabilitas harga, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik maupun harga pangan. Lebih-lebih menjelang lebaran. 

“Seharusnya dengan inflasi yang katanya relatif terkendali, kebijakan fiskal kita bisa lebih ekspansif, tidak boleh ada surplus keseimbangan primer yang katanya pada bulan april 2018 terjadi surplus  Rp24,2 triliun karena belanja negara masih relatif kecil,” ujar dia.

Kedua, pada skala menengah, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mendorong investasi dan ekspor. Kedua hal itu adalah mesin pertumbuhan utama. Untuk investasi, pemerintah mesti konsisten menjalankan efisiensi perizinan, termasuk persoalan lahan yang sering menjadi masalah utama investasi. 

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan ekspor, ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal serta stabilitas harga barang modal pada harga internasional yang kompetitif, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan ekspor jasa. Pemerintah perlu memanfaatkan peluang dari penguatan ekonomi global dan stabilnya harga-harga komoditas.

Ketiga, pada skala jangka panjang, pemerintah mesti 'mengobati' masalah fundamental dengan memperkuat kinerja ekonomi domestik. Pada konteks itu, pemerintah harus mengobati masalah mendasar, yaitu ancaman triple deficit.

“Defisit Transaksi Berjalan (DTB) terjadi berturut-turut, perkiraan kami pada 2018 akan mencapai US$27,1 milyar atau 2,5 persen dari PDB dan pada 2019 turun mencapai US$24,0 miliar atau 2,1 persen dari PDB. Hal tersebut memberi konfimasi Indonesia semakin tergantung pada pinjaman valuta asing,” ujar politisi Gerindra itu.