Akademisi dan wali murid memberi apresiasi terhadap langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang memangkas uang komite, uang SPP, hingga daftar ulang di SMA/SMK negeri di Lampung.
Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga ikut mendorong turunnya angka inflasi daerah, bahkan menyebabkan Lampung mencatat deflasi yang cukup dalam dari sektor pendidikan.
Berdasarkan data BPS, indeks harga pendidikan di Lampung anjlok dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025.
Penurunan tajam itu terutama dipicu oleh biaya pendidikan menengah (SMA/SMK) yang turun hingga 51,23 persen.
Akademisi sekaligus Ketua Aptisi Lampung, Firmansyah Alfian, menilai kebijakan Gubernur Mirza patut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian pada masyarakat.
“Beliau mendengarkan aspirasi dan memberikan kemudahan anak didik serta orang tua agar bisa mengakses pendidikan menengah tanpa paksaan. Ini langkah yang baik,” ujarnya kepada Rilis ID.
Meski demikian, Firmansyah memberi catatan. Menurutnya, secara teori deflasi tidak serta-merta bisa dikaitkan langsung dengan pemangkasan uang komite. Ia menjelaskan, deflasi umumnya dipicu oleh turunnya daya beli masyarakat, sehingga harga barang juga ikut turun.
“Kalau jangka pendek bagus, orang tua merasa terbantu. Tapi dalam jangka panjang perlu strategi agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Jangan sampai karena komite dihapus, kualitas lulusan SMA menurun dan makin sedikit yang bisa diterima di perguruan tinggi,” jelasnya.
Firmansyah berharap Dinas Pendidikan Lampung mampu menjaga kualitas pembelajaran di sekolah meskipun tanpa iuran komite.
“Saya yakin dengan kepiawaian dinas, prestasi tetap bisa diraih. Yang penting jangan sampai ada alasan suatu hari kualitas lulusan kita malah turun,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah wali murid juga merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Siti, wali murid siswa SMA Negeri di Bandar Lampung, mengaku sangat terbantu.
“Biasanya masuk sekolah harus keluar biaya sampai jutaan rupiah untuk daftar ulang dan uang komite. Sekarang gratis, kami orang tua jadi lega. Anak-anak bisa sekolah tanpa mikir biaya besar di depan,” katanya.
Kebijakan Gubernur Mirza ini pun dinilai memberi ruang lega bagi keluarga menengah ke bawah, sekaligus memperlihatkan arah baru pendidikan di Lampung yang lebih berpihak pada masyarakat. (*)
