Diskusi Akademisi Lampung: Produksi Migas Meningkat, Indonesia Siap Stop Impor BBM?

Tiara menyebut impor BBM selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terbesar terhadap anggaran negara dan neraca perdagangan. Dengan meningkatnya produksi domestik, kebijakan penyerapan BBM dalam negeri dinilai akan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

“Pengurangan impor berarti penghematan belanja negara. Anggaran tersebut bisa dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.

Ia juga menekankan adanya efek berganda bagi perekonomian nasional, mulai dari tumbuhnya industri hilir energi hingga peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Semakin besar produksi dalam negeri yang diserap pasar domestik, semakin kuat multiplier effect-nya bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menegaskan bahwa arah kebijakan energi nasional sebenarnya sudah jelas.

“Dalam PP Nomor 40 Tahun 2025, ditegaskan bahwa prioritas kebijakan energi nasional adalah pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya energi nasional,” kata Robi.

Menurutnya, ketika produksi energi nasional sudah tersedia, kebijakan publik harus diarahkan secara konsisten agar pemanfaatannya optimal di dalam negeri, termasuk melalui kewajiban penyerapan BBM hasil RDMP oleh SPBU swasta.

Namun demikian, Robi mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan.

“Masalahnya bukan di konsep, tetapi pada pelaksanaannya: apakah pendanaannya cukup, bagaimana mekanisme implementasinya, dan bagaimana evaluasinya dilakukan,” ujarnya.

Tanpa konsistensi pada tiga aspek tersebut, Robi menilai upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional akan sulit tercapai, meskipun kapasitas produksi BBM dalam negeri terus meningkat. (*)