Kanwil DJPb Lampung Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional di UIN

RILISID, Bandarlampung — Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menggelar kegiatan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan spending review di UIN Raden Intan Lampung, Rabu (20/09/2023).

Bertajuk Treasury Goes to Campus, kegiatan tersebut berlangsung hybrid di Ruang Teater Lt.2 Gedung Academic & Research Center kampus setempat dan melalui platform Zoom serta Youtube.

“Terima kasih telah memilih kampus hijau UIN Raden Intan peringkat 61 duni sebagai tempat pelaksanaan diseminasi. Kami berharap akan semakin banyak terjalin kerja sama sebagai wujud saling mendukung program agar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung bisa tercapai,” ungkap Rektor Prof H Wan Jamaluddin Z PhD dalam welcoming speech-nya.

Diseminasi ini, ujarnya, sebagai media komunikasi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung.

Rektor berharap, kegiatan ini memberikan ruang kepada masyarakat luas khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN yang hadir untuk memahami beberapa materi yang akan dipaparkan oleh narasumber terkait.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin SE MSi, menyampaikan, kegiatan semacam ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Hal tersebut dalam rangka mengawal ekonomi sehingga membawa masyarakat Lampung lebih sejahtera.

Dalam paparannya, ia menjelaskan Diseminasi KFR triwulan II 2023 yang membahas APBN Regional Lampung, pengembangan ekonomi daerah, penguatan local taxing power serta spending review tahun 2022. 

Pelaksanaan APBN di Provinsi Lampung sampai dengan 30 Juni 2023 secara keseluruhan menunjukkan capaian yang cukup baik dan berjalan on-track walaupun terdapat penyesuaian yang disebabkan oleh dinamika kebijakan dan dampak perekonomian global sepanjang semester I-2023. 

“Akhir Juni 2023, realisasi pendapatan negara di Provinsi Lampung mencapai Rp4,82 triliun atau 50,65 persen dari target APBN 2023. Hal itu didominasi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,17 triliun atau 86,64 persen dari total pendapatan negara,” jelasnya.