Pilkada Tidak Langsung Picu Kekuasaan Berputar pada Elit

RILISID, Bandar Lampung — Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Indonesia Mandiri, Tiyas Apriza menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpotensi memusatkan kekuasaan di tangan elit politik.

Menurut Tiyas, mekanisme Pilkada tidak langsung bukanlah pilihan tepat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Sistem tersebut justru mengingkari semangat reformasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.

“Keadaan ini justru dapat memperkeruh persoalan politik dan pelaksanaan demokrasi,” ujar Tiyas, Sabtu (17/1/2026).

Ia menjelaskan, sejak pemilihan langsung pertama pada 2004 hingga 2024, demokrasi di Indonesia telah berkembang dan memasuki fase perbaikan secara bertahap. 

Karena itu, yang perlu dilakukan adalah melanjutkan dan menyempurnakan proses tersebut, bukan mengembalikannya ke pola lama seperti era Orde Baru.

Tiyas juga merujuk hasil survei Litbang Kompas tahun 2025 yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga negara tergolong rendah, yakni hanya 46,8 persen.

“Hal ini perlu menjadi pertimbangan serius, karena rakyat belum sepenuhnya percaya kepada wakil rakyatnya untuk memilih pemimpin daerah,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti kekhawatiran publik terhadap dominasi elit politik dalam proses pemilihan melalui DPRD. 

Menurutnya, sistem tersebut rawan membuka ruang transaksi politik yang lebih masif, seiring dengan mobilisasi suara berbasis perolehan kursi di legislatif.