Diskusi Akademisi Lampung: Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Efek Negatif Pilkada Langsung?

Dengan berkurangnya interaksi langsung kandidat dengan massa pemilih, ruang politik uang di tingkat akar rumput dapat ditekan, sekaligus menurunkan eskalasi konflik horizontal di masyarakat.

Pakar komunikasi Unila, Ahmad Rudy Fardiyan menyoroti aspek komunikasi politik dalam pilkada langsung yang cenderung eksploitatif.

Menurut dia, kontestasi langsung membuat pesan politik lebih sering dibangun di atas sentimen, identitas, dan emosi ketimbang argumentasi rasional.

“Keributan politik itu muncul karena persoalan dilepas ke publik yang tidak siap secara literasi. Akhirnya mudah dipanas-panasi, dikompori, dan terpolarisasi,” kata Rudy.

Rudy menilai ketika masyarakat dilibatkan hanya sebagai target mobilisasi suara, bukan sebagai subjek deliberasi, maka konflik menjadi keniscayaan.

Dalam konteks ini, pilkada tidak langsung dinilai dapat mengurangi intensitas benturan sosial karena proses pemilihan tidak lagi berbasis kontestasi massa.

“Kalau masyarakat tidak terlibat langsung dalam kontestasi itu, potensi polarisasi bisa dikurangi. Itu salah satu kelebihan pilkada tak langsung,” ujar Rudy.

Sementara itu, sosiolog Unila, Aziz Amriwan melihat persoalan politik uang dan polarisasi tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat yang timpang.

Ia menilai pilkada langsung justru memperkuat pola patronase karena elite lokal memanfaatkan kerentanan ekonomi warga untuk mengunci pilihan politik.

“Ini kondisi yang dipelihara oleh elit politik agar pola-pola transaksional itu terus berjalan setiap lima tahun,” kata Aziz.