Diskusi Akademisi Lampung: Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Efek Negatif Pilkada Langsung?

RILISID, Bandar Lampung — Sejumlah akademisi Lampung menggelar diskusi berjudul "Pilkada Tidak Langsung: Menata Ulang Demokrasi dan Memutus Rantai Politik Uang" di Kafe Kiyo Libare Bandar Lampung, Lampung, Kamis (22/1/2026).

Para narasumber dari akademisi Unila menilai maraknya praktik korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah adalah efek dari praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Pakar komunikasi politik dan pemilu Unila, Robi Cahyadi Kurniawan, mengatakan pilkada langsung telah menciptakan relasi “take and give” antara kandidat dan pemilih. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi sepanjang 2004–2024. 

“Publik kita sudah terbiasa, setiap pemilihan itu selalu ada iming-iming uang, barang, atau janji. Lama-lama ini bukan lagi penyimpangan, tapi dianggap bagian dari proses demokrasi,” kata Robi.

Menurut Robi, kondisi tersebut membuat masyarakat secara tidak sadar “dididik” untuk menganggap politik sebagai ruang transaksi. Ketika praktik ini berlangsung terus-menerus, pemilih akan kehilangan insentif untuk menilai kualitas calon secara rasional dan kritis.

“Pilkada langsung itu membuka ruang transaksi sangat luas di tingkat pemilih. Akhirnya demokrasi direduksi menjadi jual beli suara, dan masyarakat ikut terbiasa dengan pola itu,” ujar Robi.

Ia menambahkan, dampak lanjutan dari politik uang adalah menguatnya polarisasi sosial.

Kontestasi langsung yang melibatkan emosi massa, menurut Robi, kerap memecah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang berseberangan dan sulit dipulihkan bahkan setelah pemilu usai.

“Polarisasi itu terjadi karena kontestasi dilepas sepenuhnya ke publik, sementara literasi politik kita belum siap. Akibatnya, perbedaan pilihan berubah menjadi konflik sosial,” ucap Robi.

Robi menilai pilkada tidak langsung berpotensi meredam dua persoalan tersebut sekaligus.