Bahas Isu Non Tahapan, KPU Kabupaten Pesawaran Gelar FGD Evaluasi Pilkada Tahun 2024

"Yang pertama yaitu penguatan demokrasi pada tingkat pemilih, KPU bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pilkada. Jika sosialisasi ini berlangsung dengan baik dan maksimal, maka tingkat partisipasi peserta pemilih semakin meningkat," ucapnya.

Dr. Tutun mengatakan, pemilih juga perlu dilakukan pemutakhiran data mengikuti dinamika di masyarakat, sesuai dengan pemenuhan syarat hak sebagai pemilih.

"Begitu juga dengan pemilu, keadilan dalam politik yang berkelanjutan perlu dimutakhirkan, verifikasi administrasi dan kepesertaan parpol, termasuk pengurus partai seusai dengan amanat undang-undang, dan memproses PAW anggota dewan," kata Tutun.

Dr. Tutun menambahkan, pemilihan teknologi, peralatan dan jaringan juga harus tepat supaya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada kedepannya.

"KPU sebagai pilar demokrasi tidak bisa bekerja sendiri dan perlu kerjasama stakeholder terkait dalam menyelenggarakan dan menyukseskan Pilkada. Semoga evaluasi ini bisa kita pantulkan dalam konteks Pilkada dan demokrasi dalam menjamin pemilih yang berkualitas, untuk menciptakan juga pemimpin bangsa yang berkualitas khususnya di setiap daerah," tandas Tuntun. (*)