Tolak UU Cipta Kerja!

Itulah, lanjut dia, yang menyebabkan Partai Demokrat mengambil sikap WO. Terlebih sikap penolakan itu juga sejalan dengan masyarakat banyak. Tetapi, Ilham menyakinkan Partai Demokrat tidak akan berhenti sampai di WO. Partainya akan bersama-sama masyarakat untuk terus menyuarakan menolak UU itu.

Untuk itu, ia berharap ada komponen sipil yang masih memiliki ruang untuk melakukan judicial review terhadap UU tersebut. Dan buruh yang hari ini menjadi objek adalah yang paling dirugikan. Karenanya harus lebih solid menyuarakan penolakan.

Ia menegaskan, parlemen saat ini telah mengambil jalan yang salah dalam konteks cipta kerja ini. Maka buruh harus solid.

”Ayo bersama-sama Partai Demokrat dan juga PKS untuk melakukan penggalangan lebih serius agar UU Cipta Kerja ini tidak menjadi blunder. Terlebih setelah UU masih akan ada turunannya seperti Peraturan Pemerintah dan lainnya,” ajaknya.

Menurut Ilham, peristiwa ini menjadi catatan sejarah bagi masyarakat agar berhati-hati memberikan kepercayaan kepada siapa pun yang akan berkuasa di rezim berikutnya.

”Tidak boleh lagi cek kosong, kita harus mengerti betul dan paham dari sebuah rezim yang akan berkuasa. Omnibus Law ini dibuat pemerintah sekarang pasca mereka dipilih kita. Dan ini bentuk resiko dari kita yang sudah memilih,” ingatnya.

Ilham menyakinkan, Partai Demokrat akan terus bersikap mengawal proses pelaksanaan UU tersebut dan langkah WO saat paripurna bukan berarti membiarkan begitu saja.

”Partai kami akan terus kritis di parlemen maupun non parlemen. Terlebih tadi kita saksikan sendiri, parlemen mempraktekkan cara-cara berdemokrasi yang tidak baik,” ungkapnya.

Ilham juga menilai, secara kasat mata, yang bertanggung jawab atas lahirnya UU Cipta Kerja ini adalah tim ekonomi Jokowi yang dikoordinatori Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tetapi, terus dia, kalau mengikuti beberapa berita, sikap Bank Dunia atau IMF memberikan dukungan terhadap lahirnya UU Cipta Kerja tersebut.