Tangkal Politik Uang, PWI Mesuji Gelar Focus Group Discussion

Diskusi dimulai dari paparan Komisioner KPUD, Eko Sumarsono, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan SDM. Ia menyebutkan bahwa Pemilu 2024 sangat kompleks. Dimulai dari lima surat suara yang harus di-vote dalam satu hari. Kemudian kondisi geograsif wilayah yang memengaruhi partisipasi pemilih, termasuk adanya berita hoaks. Terkhir kondisi ekonomi dan pendidikan pemilih.

Sedangkan Kepala Kesbangpol, Taufik Widodo menyampaikan suskesnya Pemilu itu ada enam elemen penting yang harus bekerja bersama, yaitu penyelenggara, pengawas, pemilih, pemerintah, peserta pemilu dan pers.

“Semua elemen ini harus bersinergi, berkualitasnya pemilu semua ini harus bergerak bersama,” katanya.

Kepada peserta diskusi, Ketua pelaksana FGD, Ridwan Anas, mengatakan sebagai tangungjawab moral PWI Mesuji, membangun diskusi untuk menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait persiapan pelaksanaan pemilu dengan cara yang baik dan bermartabat sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Dari diskusi itu, muncul tanggapan menarik dari mahasiswa UIN Radin Inten, Abi Sofyan, yang menyebutkan jika diskusi jika hanya dilakukan tanpa solusi konkrit dari para pelaku baik peserta, para calon dan penyelenggara maka tidak ada artinya.

“Kami generasi muda ini, sesungguhnya muak dan apatis dengan apa yang dipertontonkan para pemimpin-pemimpin yang tidak amanah karena muncul dari hasil politik uang. Jadi intinya, pertemuan ini, kalau tidak dibangun dengan kesadaran dan menjadi komitmen untuk dilakukan maka semua ini tidak ada artinya,” ujarnya.

Politis Nasdem, Fuad Amrulah menyambut baik acara tersebut dan mengapresiasi PWI Mesuji yang sudah menggelar acara tersebut.

“Dimana yang sesungguhnya bertanggungjawab secara konstitusi adalah penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah, ternyata PWI mengambil alih peran itu, terimakasih,” katanya.

Untuk itu, kedepan, kata mantan Ketua DPRD Mesuji itu, dengan model sarasehan atau diskusi dipastikan dapat menangkal fenomena politik uang yang sudah mengakar terjadi itu.

“Ini harus menjadi gerakan kesadaran bersama. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai anak bangsa. Untuk melawan politik uang. Dengan memberikan ruang bagi calon dan konstituen, menyampaikan ide, program, gagasan-gagasan yang menjadi tujuan calon tersebut maju baik sebagai legislator maupun bupati nantinya,” terangnya.