Tangkal Politik Uang, PWI Mesuji Gelar Focus Group Discussion

RILISID, Mesuji — Jelang Pemilu baik legesatif maupun eksekutif di Tahun 2024 mendatang, dengan menangkap keresahan masyarakat terhadap masifnya politik uang yang terjadi ditiap pesta demokrasi lima tahunan itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Mesuji menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Camat Tanjungraya, Brabasan, Senin (31/07/2023).

PWI Mesuji mengambil tema “Ajari kami menjadi pemilih cerdas.” Hadiri dalam acara itu, pengurus partai politik Elfianah dan Fuad Amrullah (Nasdem), Budi (Demokrat), Winarno dan Ester (Golkar), Jhon Tanara (PKB), Fajarullah (PPP), Desta (PDI-P) serta Supriyanto dan Martadinata (PAN).

 Kemudian dari Komisi Pemilihan Umum yakni Eko (Komisioner) dan Iklas Setia (Sekretaris KPUD), dari Pemkab hadir Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Mesuji, Taufik Widodo dan Kepala Seksi Intel (Kasi Intel) Kejari Mesuji, Ardi Herliansyah.

Dari tokoh masyarakat hadir dari Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Mesuji (P3KM), Agus Salim Harahap, Bagindo Erwin dan Irwan Zanata. Selain itu ada juga dari ormas Pemuda Pancasila, Hadidi, dan mahasiswa dari UIN Radin Inten.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Kabupaten Mesuji, Apriadi mengatakan jelang pemilu baik legelatif maupun eksekutif, ruang publik saat ini benar-benar kering ide atau gagasan dari para calon legislator maupun calon bupati di Kabupaten Mesuji.

Sehingga, kata Apri, sampai hari ini, para calon tidak menawarkan program atau ide yang dipertarungkan (tawarkan) kepada pemilih untuk menentukan bagaimana nasib Kabupaten Mesuji lima tahun kedepan.

“Pemilih, tidak diberi banyak pilihan atau malah tidak diberi pilihan sama sekali, untuk menentukan pilihannya dengan melihat ide gagasan dari calon yang kelak bisa diminta pertanggungjawabannya selama ia duduk di kursi empuknya sebagai lesislator atau bupati,” katanya.

Bahkan mirisnya, dari yang sudah-sudah, kata Ketua KPUD, alih-alih masyarakat bisa mengontrol dan mengawasi kinerja orang yang diberi mandat. Kenyataannya saat ini yang terjadi adalah selalu ada ruang yang tercipta atau gap antara pemilih dan penerima mandat setelah pesta usai. Karena dari awal hubungan yang dibangun bukan hubungan trust sebagai penerima mandat untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Justru yang ada adalah hubungan yang dibangun adalah transaksional antara calon dan pemilih melalui cara yang dikenal dengan istilah money politik.

“Inilah kenapa diskusi ini kita gelar, untuk menjawab keresahan publik dan mecerdaskan pemilih agar memutuskan pilihan dengan pikiran bukan iming-iming uang,” katanya.