Soal Aduan Money Politics, Pengamat: Integritas Ketua Bawaslu Lampung Diuji

“Kalau sudah ada bukti-bukti yang betul-betul sudah lengkap dan riil, jangan hanya satu dua orang saja melaporkan, tapi elit politik juga harus membuka suara, jangan hanya diam saja,” imbuhnya.

Pilgub Lampung, tambah Budi, harus bebas dari permainan ‘bandar besar’ sehingga proses demokrasi itu bersih politik uang. Ia berharap semua unsur harus membuka diri agar keterlibatan korporasi terang benderang.

“Miris juga memang jika melihatnya, jika ‘bandar besar’ seperti SGC maupun perusahaan lainnya ikut campur dalam proses Pilgub Lampung ini. Politisi maupun elit politik harus berani menyuarakan hal itu,” tukasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah berkelit bahwa lembaganya tengah mempelajari sejumlah aduan terkait money politics.

Menurut Khoir, terdapat enam laporan dugaan money politics yang sedang diproses di enam panitia pengawas pemilu kabupaten.  Di antaranya Bandarlampung, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Lampun Tengah, dan Waykanan.

“Kami sudah menerima laporan, bapak-ibu dapat menunggu dalam batas waktu 14 hari ke depan, Bawaslu akan melakukan pemeriksaan secara terbuka,” katanya. (*)