Said Didu Minta Pencitraan Berbasis Kebohongan Dihentikan

RILISID, Jakarta — Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menyoroti sejumlah janji kampanye pada Pilpres 2014 yang tidak dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo.

Alih-alih melaksanakan janji kampanye, kata Said Didu, pemerintahan Jokowi saat ini justru sibuk dengan pencitraan yang diduga berbasis pada kebohongan.

"Pencitraan berbasis kebohongan harus ditutup. Pencitraan yang berbohong saya lawan. Kalau Prabowo-Sandi bohong pun aku lawan," kata Said Didu dalam diskusi Topic of The Week, "Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?" di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dia menilai, pencitraan yang berbasis kebohongan sangat merusak negara. Bahkan, menurutnya, seorang politisi bisa hancur karir politiknya bila terus-terusan berbohong.

"Kebohongan adalah induk kejahatan. Politisi boleh berdebat dengan kiasan, bukan berbohong. Seorang politikus sudah bohong pasti hancur," ujarnya.

Said Didu kemudian menyinggung Jokowi terkait BBM satu harga yang menjadi kebijakan pemerintah. Padahal, menurutnya, dari dulu BBM memang satu harga di setiap SPBU.

"Perluasan SPBU oleh negara tapi dibungkus dengan nama dan citra BBM satu harga, berapa kerugian Pertamina oleh bungkus pemerintah ini," tegasnya.

Tak hanya itu, Said Didu juga menyinggung soal proyek Mobil Esemka yang hingga kini tak ada kejelasan. Dirinya menyebut, proyek Mobil Esemka adalah bagian dari kebohongan.

"Saat saya melawan kebohongan pada saat itu Mobil Esemka saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia. Esemka itu adalah kebohongan," tandasnya.