Said Didu: Jangan Gunakan BUMN sebagai Alat Kekuasaan

RILISID, Jakarta — Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mengatakan, tugas terberat presiden yang terpilih di Pilpres 2019 nanti adalah kembali menyehatkan sejumlah BUMN.

Dirinya pun memberikan saran kepada pemerintah untuk tidak menggunakan BUMN sebagai alat kekuasaan.

"Jangan gunakan BUMN sebagai alat kekuasaan, tempatkan orang baik di BUMN," katanya di Seknas Prabowo-Sandi, Rabu (22/1/2019). 

Said kemudian menyoroti kinerja keuangan BUMN di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, ujar dia, hingga kini Kementerian BUMN belum juga menyampaikan laporan kinerja sejumlah BUMN. 

"Hingga kini sudah akhir Januari Kementerian BUMN belum merilis kinerja keuangan BUMN. Itu biasanya dilakukan akhir Desember atau awal Januari. Saya khawatir ini ada masalah," ujarnya. 

Dia kemudian menyinggung kembali agenda kunjungan Jokowi ke Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan itu, menurutnya, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta PT BNI Tbk (BNI) menanggung kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Menurut Said, dalam agenda di Garut itu, faktanya tidak ada kegiatan BNI. 

"Tapi fakta acaranya tidak ada acara BNI. Kalau bekerja sama dengan Bumdes itu boleh," tuturnya. 

Said menegaskan, semua kegiatan pemerintah harus dibiayai oleh APBN. Sementara anggaran BUMN, lanjut dia, hanya untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan BUMN itu sendiri. 

"Cost sharing itu sangat dihindari untuk pemerintah. Karena nanti pemerintah akan meminta ke swasta untuk membiayai dirinya. Kalau cost sharing itu dibuka, nanti polisi akan minta, jaksa akan minta, LSM akan minta, parpol akan minta, gubernur akan minta. Itu konsep yang bahaya," tandasnya.