Rekrut TNI-Polri, Parpol Dinilai Gagal Kaderisasi

RILISID, — RILIS.ID, Jakarta— Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai masuknya sejumlah nama perwira tinggi TNI dan Polri ke dalam bursa calon kepala daerah (Pilkada) 2018, merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan.

Menurutnya, Parpol gagal melahirkan kader yang berkualitas, sehingga harus menjaring dari anggota TNI dan Polri aktif untuk daya tarik pertarungan Pilkada.

"Ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi. Di satu sisi, keberhasilan kepemimpinan TNI Polri dalam meraih kepercayaan publik sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontes," ujaranya dalam keterangan tertulis yang diterima rilis.id Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Hendardi menambahkan, kekhawatiran partai dapat dimaklumi. Namun kecemasan netralitas harus diiringi dengan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penegak hukum lainnya untuk memastikan institusi TNI Polri yang tidak beroperasi.

"Secara normatif anggota TNI dan Polri memiliki hak, tapi sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri. Jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, jaminan itu harus dipegang teguh," terangnya.

Ia menyarankan, ke depannya, pemerintah harus membuat mekanisme regulasi pencalonan dari TNI dan Polri, agar lebih terukur dan untuk memastikan netralitas tersebut.

"Misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI kapan bisa ikut berkontes," tandasnya.