Pernah Dilaporkan ke DKPP, Ini Profil Anggota Bawaslu Lampung Terpilih Tamri

RILISID, Bandarlampung — Tamri kembali terpilih menjadi anggota Bawaslu Lampung periode kedua setelah mengikuti tahapan seleksi Bawaslu Lampung periode 2023-2028.

Laki-laki kelahiran 14 Juni 1981 tersebut, terpilih bersama tiga anggota Bawaslu Lampung yakni Hamid Badrul Munir, Ahmad Qohar dan Gistiawan setelah mengikuti fit and proper test di Bawaslu RI pada 10 Juli 2023 kemarin.

Lulusan magister hukum Universitas Bandarlampung tersebut juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Periode 2011-2015, dan menjadi Ketua KPID Lampung periode 2015-2018.

Selain itu, Tamri juga aktif sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung periode 2006-2007 dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PMW Korp Alumni HMI Provinsi Lampung serta Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung 2016-2021.

Tamri sendiri mulai menjabat sebagai anggota Bawaslu pada penambahan Anggota Bawaslu periode 2018-2023.

Dalam perjalanan jabatannya sebagai anggota Bawaslu, Tamri pernah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) bersamaan ketua dan anggota lainnya.

Dirinya disidang dalam sidang kode etik dengan perkara nomor 69-PKE-DKPP/II/2021, terkait putusan Bawaslu Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020.

Perkara ini diadukan oleh Aryanto dan Rakhmat Husein Mendiskualifikasi pasangan Calon Wali Kota Bandaralampung Eva Dwiana dan Dedy Amarullah dalam Pilwakot 2020 lalu.

Namun, dalam persidangan DKPP menyimpulkan bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung pada saat menangani Perkara TSM Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 telah bekerja sesuai denga Standar Operasional Prosedur.

Dan menyatakan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. (*)