Panglima TNI Diminta Fokus Pertahanan, Jangan Urus TPS

RILISID, Jakarta — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meminta TNI untuk kembali ke barak dan fokus dalam menjaga pertahanan negara. Bukan justru mengurusi persoalan Pemilu 2019 hingga tempat pemungutan suara (TPS).

Pangi menyampaikan itu untuk mengkritik pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pileg dan Pilpres 2019, melalui akun twitternya @TjahjantoHadi.

"Soal menjaga TPS dan mengamankan pemilih dari ancaman dan tekanan serahkan saja pada Polri dan petugas penyelenggara pemilu. Kita tak ingin TNI masuk ke ranah pemilu, kita enggak mau TNI ikut campur selama dwifungsi ABRI belum dihapus, TNI harus netral dari politik praktis. Balik ke barak, jangan jadi tentara politik," tegasnya kepada wartawan, Rabu (24/2/2019).

Sebelumnya, melalui akun twitternya @TjahjantoHadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengajak kepada masyarakat untuk memberikan hak pilihnya di Pemilu 2019.

"Jangan pernah takut gunakan hak pilih dalam Pemilu 2019, apapun pilihan Anda, karena "Nyoblos itu Keren!". Saya & Pak Tito beserta seluruh prajurit TNI & Polri menjamin keamanan hingga ke TPS. Ingin membuat kekacauan? Bersiaplah berhadapan dengan kami! TNI-Polri Benteng NKRI" kata Hadi.

Menurut Pangi, pernyataan Panglima Hadi itu terkesan seolah-olah ada rakyatnya sendiri yang ingin membuat kekacauan. Seharusnya, ujar dia, Hadi fokus saja pada tugas pokok yang ada di TNI. Apalagi, masih banyak permasalahan yang belum selesai, salah satunya banyak prajurit tewas korban separatis Papua.

"Jangan lebay. Jangan cari muka ke presiden. Tugas TNI adalah benteng NKRI menjaga kedaulatan dari ancaman gerakan separatisme seperti OPM. Saya pikir Panglima gagal fokus dan kurang tepat berbicara seperti itu, karena itu domain polri," ujarnya.

Pangi menegaskan, jangan sampai prajurit TNI mencoba-coba untuk masuk ke politik praktis. Apalagi, menurutnya, menjadi seperti penyelenggara pemilu yang sampai mengurusi TPS. 

"Kita tak sepakat dan melawan apabila tentara profesional yang tunduk pada undang-undang dicoba ditarik menjadi tentara pretorian, prajurit yang ditarik/intervensi masuk ke gelanggang politik praktis, oh ini bahaya sekali bagi masa depan demokrasi kita pasca UU ITE," tegas Pangi. 

"Prajurit pretorian adalah tentara yang turut terlibat dalan melakukan intervensi dalam kehidupan politik. Kalau itu definisinya, maka Panglima TNI sekarang sedang menuju ke arah sana," pungkasnya.