Giliran Akademisi di Lampung yang Kritik Sikap Jokowi di Pemilu 2024

RILISID, Bandarlampung — Sedikitnya 41 akademisi yang berasal dari berbagai Universitas di Lampung mengambil sikap dan mengkritik situasi politik jelang Pemilu 2024. 

Sejumlah akademisi tersebut berasal dari Universitas Lampung, Universitas Tulang Bawang, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas Mitra Indonesia (UMITRA).

Mewakili akademisi yang hadir, Prof. Dr Ari Darmastuti mengatakan, para akademisi menghimbau kepada semua warga masyarakat secara bersama-sama menjaga iklim demokrasi, kepentingan bersama, persatuan, kesatuan bangsa dan negara, di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan.

Menurutnya, situasi dan kondisi terakhir telah menunjukkan gejala pudarnya keteladanan dan perilaku politik yang tak memenuhi kaidah etika, sikap demokratis dan rasa keadilan. 

"Oleh karena itu, kami menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara," ujarnya, di Fakultas Hukum Unila, Rabu (7/2/2024).

Akademisi FISIP Unila ini mengungkapkan, pelanggaran etika tidak hanya mencoreng citra penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, tetapi juga merugikan dan bahkan meruntuhkan hak fundamental warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu. 

Pernyataan, sikap pimpinan negara, yang dapat merusak prinsip demokrasi dan mengancam pondasi penyelenggaraan negara akan menimbulkan ketidakpercayaan mendalam dan kehilangan legitimasi dalam penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan. 

Maka, pihaknya bersama akademisi di Lampung mengkorekdi pejabat dan penyelenggara negara dan memastikan tidak terjadi lagi sikap dan perilaku yang nyata-nyata sebagai pelanggaran etika.

Tidak demokratis, dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, dapat mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi yang adil, jujur, dan bermartabat.

"Serta mengingatkan kepada presiden Jokowi, menteri, kepala daerah, dan ASN serta kepala desa menjaga sikap benar-benar netral dalam Pemilu untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia," tandasnya. (*)