Petani Hutan Sosial Lampung Didorong Naik Kelas, OJK Buka Akses Pembiayaan Perbankan

RILISID, Bandar Lampung — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan akses permodalan bagi petani perhutanan sosial.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan petani yang selama ini mengelola kawasan hutan sekaligus menjadi pelaku ekonomi produktif.

OJK memfasilitasi petani perhutanan sosial untuk terhubung langsung dengan perbankan, termasuk BRI dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), guna membuka peluang pembiayaan yang lebih luas.

Namun, akses kredit tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga kepastian pasar bagi produk para petani.

“Akses pembiayaan itu pintu masuk utama. Tetapi tanpa pendampingan dan jaminan pasar, pintu itu akan sulit terbuka. Karena itu, kami pastikan dulu produknya layak dan benar-benar ada pasarnya,” ujar Deputi Direktur Pengawasan LJK II OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasari.

Menurut Indah, jika petani telah memiliki pembeli tetap dan kepastian pasar, perbankan akan lebih percaya untuk menyalurkan kredit.

“Ini bukan sekadar soal mengelola hutan, tetapi meningkatkan kapasitas usaha dan akses modal petani,” tegasnya.

Indah mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemetaan potensi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi wilayah dan komoditas unggulan yang layak dikembangkan.

“Hasil pemetaan menunjukkan Kabupaten Tanggamus memiliki potensi besar, terutama pada komoditas kopi dan alpukat Saburai. Ini yang menjadi fokus pengembangan kami ke depan,” jelas Indah usai kegiatan Media Update Journalist Class dan Media Gathering se-Sumbagsel di Holiday Inn Bandar Lampung, 28–29 November 2025.

Ia menambahkan, tantangan utama petani perhutanan sosial tidak hanya terletak pada peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, tetapi juga keterbatasan permodalan serta sulitnya akses ke pembeli berskala besar.