Pemprov Lampung Siap Aktifkan Manajemen Talenta ASN

RILISID, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung siap mengaktifkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, usai membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Rabu (20/5/2026).

“Kita sedang melakukan profiling database. Ke depan kita siap mengukur kualitas ASN di lingkungan Pemprov Lampung. Kita cek IQ-nya, kecerdasannya, dan aspek lainnya. Tunggu waktunya,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta akan menjadi fondasi baru dalam memetakan kemampuan ASN secara lebih objektif dan terukur. Penilaian tidak lagi hanya berdasarkan rekam jejak birokrasi semata, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, karakter, kapasitas kepemimpinan, hingga potensi pengembangan diri masing-masing ASN.

Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan pola pengelolaan ASN yang lebih profesional dan berbasis merit. Dengan demikian, proses promosi, rotasi, maupun mutasi jabatan dapat dilakukan secara transparan berdasarkan kemampuan dan kinerja pegawai.

“Melalui sistem ini kita ingin memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai kapasitas dan potensinya. Jadi bukan hanya karena senioritas atau pertimbangan subjektif lainnya,” katanya.

Ia menilai, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan ASN yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik secara cepat serta efektif. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu, penerapan manajemen talenta juga diharapkan dapat memunculkan lebih banyak ASN potensial yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Lampung menargetkan terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

“Semua kita lakukan demi menciptakan ASN yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tegas Gubernur. (*)