Pemkot Bandar Lampung Bakal Ajukan Pinjaman Daerah Rp227 Miliar ke PT SMI

RILISID, bandar lampung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp227 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (5/11/2025).

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Badri Yusuf, menegaskan bahwa pihaknya menerima usulan peminjaman daerah tersebut, namun dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian komprehensif.

“Peminjaman hanya dapat dilakukan apabila disertai analisis manfaat ekonomi, kajian kemampuan membayar, serta persetujuan resmi sesuai ketentuan dalam PP Nomor 38 Tahun 2025,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan Pemkot untuk mencermati catatan Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Anggaran Pemerintah Daerah (PAPD), terutama terkait konsistensi pendapatan dari investasi Lembaga Layanan Aset (LLA) tahun 2025 serta rincian proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman tersebut — khususnya sektor infrastruktur publik dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Fraksi menilai kebijakan pinjaman daerah harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat ekonomi jelas dan berdampak langsung bagi warga, agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

Selain isu pinjaman, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan terkait arah kebijakan pembangunan dalam Raperda APBD 2026. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun, yang dinilai cukup ambisius.

Fraksi mendorong Pemkot memperluas basis pajak dan retribusi daerah, mengembangkan sektor ekonomi produktif, serta meningkatkan efisiensi penarikan PAD agar target tersebut realistis dicapai.

Mereka juga mengingatkan agar belanja daerah tidak hanya terserap untuk belanja rutin, melainkan diarahkan pada belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi pos anggaran terbesar dalam APBD 2026 turut mendapat perhatian Fraksi Gerindra. Pengelolaan anggaran diminta dilakukan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lain, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan legislatif.