Nelayan Sambangi DPRD Provinsi, Keluhkan Susahnya Peroleh BBM Subsidi

RILISID, Bandarlampung — Rapat dengar pendapat di gelar komisi IV DPRD Lampung dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung terkait laporan nelayan yang mengeluhkan susahnya mendapatkan bahan bakar minyak untuk melaut.

Turut hadir pula Kelompok Nelayan Usaha Bersama, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah, Sales Branch Manager (SBM) Lampung II Fuel Pertamina Patra Niaga, Reiner Bontong, dan Hiswana Migas Lampung.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri, ini turut dihadiri Wakil Ketua Iswan H Caya, Sekretaris Muhammad Ghofur serta Anggota Tondi Muammar Ghadaffi, Hazizi, Sahdana, Budi Hadi Yunanto, Elsan Tomi Sagita, dan Anggota Komisi V Abdullah Surajaya.

Budiman, salah seorang nelayan menyebut nelayan mengeluhkan susahnya memperoleh bbm subsidi untuk aktivitas nelayan yang sangat bergantung pada BBM subsidi jenis biosolar dan pertalite.

"Jadi kalau petani itu butuh biosolar untuk alat-alat pertaniannya untuk traktor, mesin giling, genset, nah nelayan jhga butuh biosolar untuk kapal," kata Budiman.

Berdasarkan penuturan Budiman, masyarakat Bandar Surabaya biasanya mendapatkan bbm dari pengecor bbm yang mengambil stok bbm di SPBU Gayatri, Kecamatan Bumi Nabung yang berjarak 30 km.

Namun mereka mendapatkan informasi bahwa pekerja pengecor itu was was dan takut untuk bekerja karena terjadi razia dan penangkapan oleh APH. 

Karena itulah tidak ada lagi asupan dari pengecor yang akhirnya memperhambat pekerjaan nelayan.

Karenanya, Budiman berharap hadir disini untuk dapat mencarikan solusi, dengan mendapatkan pasokan khusus ke Bandar Surabaya. 

"Kami berharap dapat dibangun SPBU di Bandar Surabaya dan harapannya bisa menjadi peluang bagi masyarakat," katanya.