Jajaran Kemenkeu Kunjungi Wali Kota Bandar Lampung, Bahas Penguatan Keuangan Daerah

RILISID, Bandar Lampung — Jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di kantor wali kota, Senin (7/7/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah.

Hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Retno Sri Sulistyani, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung Purwadhi Adhiputranto, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bengkulu dan Lampung Cuti Asih, bersama jajaran masing-masing.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu penting, mulai dari peningkatan kepatuhan pajak bendahara pemerintah daerah, penguatan edukasi bagi ASN hingga tingkat kelurahan, hingga optimalisasi pelaporan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit.

Termasuk isu kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP juga mengemuka, mengingat maraknya informasi menyesatkan menjelang penyaluran dana transfer ke daerah.

Retno Sri Sulistyani menjelaskan, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung bertugas menghimpun penerimaan negara sesuai target serta menjalankan kebijakan strategis di bidang perpajakan. Ia menegaskan pentingnya edukasi dan penguasaan data pajak sebagai landasan pelayanan yang optimal.

“Kami juga berkomitmen menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat penerimaan negara, apalagi di tengah tantangan perpajakan yang semakin kompleks,” ujar Retno.

Wali Kota Eva Dwiana menyambut baik kunjungan dan kerja sama ini. Ia memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota, seperti rencana pembangunan kereta gantung pertama di Indonesia, layanan kesehatan gratis, sekolah gratis untuk ASN hingga jenjang S3, serta program beasiswa dan umrah gratis bagi masyarakat dan ASN berprestasi.

Ia juga menyoroti strategi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam penagihan piutang daerah.

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi lintas lembaga demi mewujudkan tata kelola fiskal yang sehat, peningkatan kepatuhan perpajakan, dan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. (*)