Bupati Lampung Selatan Ingatkan Kepala Sekolah: Pendidikan Maju Harus Bebas Pungli

RILISID, Lampung Selatan — Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Ia menekankan tidak akan memberi ampun bagi siapa pun yang terbukti melakukan pungli, terlebih jika hal itu merugikan masyarakat.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Egi saat membuka Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Lampung Selatan, yang digelar di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Jumat (26/9/2025).

“Saya larang keras adanya pungli, saya tidak izinkan. Nggak ada ampun. Apalagi ngambilnya dari masyarakat. Kalau ketahuan, saya akan berhentikan kepala sekolah dengan tidak terhormat,” tegas Bupati Egi.

Kegiatan tersebut dihadiri para camat, koordinator pengawas, kepala bidang, serta ratusan kepala sekolah dasar. Secara keseluruhan, terdapat 506 kepala sekolah yang tergabung dalam kegiatan ini, meliputi 469 SD negeri dan 37 SD swasta, yang dibagi menjadi dua sesi pertemuan.

Bupati Egi menegaskan bahwa kemajuan pendidikan di Lampung Selatan hanya dapat terwujud jika dikelola secara bersih, jujur, dan profesional. Menurutnya, pendidikan yang bebas pungli akan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan fokus pada peningkatan mutu peserta didik.

“Saya ingin pendidikan di Lampung Selatan maju, unggul, dan berdaya saing. Itu hanya bisa tercapai kalau kita bekerja jujur, tanpa pungli, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam arahannya, Bupati Egi juga meminta para kepala sekolah untuk menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam proses pembelajaran. Sekolah, katanya, tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ) yang kuat.

Lebih lanjut, ia memaparkan kondisi pendidikan di Lampung Selatan yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data, 34 persen penduduk berpendidikan terakhir SD, 25 persen SMP, dan 21 persen SMA. Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan kebutuhan dunia kerja yang menuntut minimal lulusan SMA atau sederajat.

Ketimpangan tersebut, menurut Egi, menjadi salah satu faktor penyumbang pengangguran yang harus segera diatasi. Untuk itu, ia meminta para kepala sekolah menentukan skala prioritas program pendidikan menggunakan metode diagram Eisenhower (do, decide, delegate, delete).

“Hasil perencanaan harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan sebagai dasar penyusunan program tahun depan. Program yang disusun harus impactful dan sustainable,” tegasnya.