Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah, Pemprov Lampung Siapkan Skema Kebijakan Ekonomi

RILISID, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyusun sejumlah skema kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi daerah. 

Hal ini dilakukan dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerjanya, Rabu (25/3/2026).

Marindo menyebut Pemprov Lampung perlu melakukan langkah mitigasi pada situasi global saat ini.

Karena konflik internasional ini akan berpotensi berdampak pada ketidakpastian ekonomi, sehingga harus ada kebijakan yang tepat dalam upaya mitigasi ini.

"Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan," ujar Marindo.

Ia menegaskan, kebijakan yang dirancang harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi.

Pemerintah provinsi juga terus berkomitmen agar berbagai langkah antisipatif tidak justru membebani masyarakat.

Selain itu, Marindo juga menekankan bahwa langkah penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program-program prioritas daerah.

Program strategis seperti hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.

"Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.(*)