Soal Dugaan Suap PLTU Riau-I, Eni Sebut Golkar Sering Kasih Tekanan

"Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang secara bertahap sebesar Rp 4,7 miliar," ujar jaksa Ronald Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ini bermula ketika Kotjo mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara.

Lantaran tidak ada tindaklanjut dari PLN, Kotjo kemudian menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto jauh sebelum Novanto berkasus e-KTP. Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Lalu menurut Jaksa, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR.

Saat Novanto tak lagi mengemban tugas sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Jaksa KPK menyebutkan, Eni mulanya memberitahu Plt Ketua Umum partai Golkar Idrus Marham bahwa akan ada uang masuk dari Kotjo. Atas sepengetahuan Idrus, Eni pun meminta uang sebesar 400.000 dollar Singapura melalui pesan singkat.

Lalu, beberapa hari kemudian, Eni dan Idrus datang menemui Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan, Kotjo mengiyakan akan adanya fee sebesar 2,5 persen yang akan diberikan kepada Eni.

Eni mengatakan kepada Kotjo fee tersebut akan digunakan untuk kepentingan Munaslub partai Golkar. Idrus yang juga ada di tempat yang sama pun ikut memohon kepada Kotjo agar kegiatan munaslubnya dibantu.

"Tolong dibantu ya..." kata Idrus kepada Kotjo sebagaimana kertas dakwaan Jaksa.

Kotjo pun langsung menyanggupinya. Ia memerintahkan sekretaris pribadinya untuk memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4 miliar kepada Eni.

Jaksa KPK menduga uang tersebut diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.