Raih Opini WTP, Ini Apresiasi dari DPRD Batang

RILISID, Batang — Penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang, Jawa Tengah Tahun 2017 mendapat Apresiasi DPRD, pasalnya dua kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan provinsi itu. 

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Imam Teguh Raharjo saat memimpin sidang Paripurna Senin (25/6/18) mengatakan, laporan keuangan Tahun Anggatan 2017 telah diperiksa oleh BPK dan mendapat opini WTP yang kedua kali berturut-turut sejak 2016 dan 2017.

"Ini merupakan kerja keras Pemkab Batang beserta jajaran sehingga mendapat opini WTP dan ini yang harus kita pertahankan agar bisa lebih baik lagi sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat Batang dengan Pemkab Batang," katanya. 

Bupati Batang, Wihaji, ketika penyampaian pelaksanaan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017 mengatakan, diketahui pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2017 sebesar Rp1.588.601.940.818,00 dan realisasinya sebesar Rp1.566.154.720.813,58 atau 98,59 persen, sehingga Pendapatan Daerah kurang dari target sebesar Rp22.447.220.004,42 atau 1,41 persen.

Sedangkan Anggaran Belanja dalam penetapan perubahan APBD tahun
anggaran 2017 sebesar Rp1.672:200.073.871,00 dengan realisasi sebesar Rp1.563.181.721.380,96 atau 93,48 persen sehingga yang tidak terserap sebesar
Rp109.018.352.490,04 atau 6,52 persen.

"Anggaran yang tidak terserap diantaranya belanja pegawai sebesar Rp42 miliar, belanja barang sebesar Rp27 miliar, belanja hibah Rp2,9 miliar, bantuan sosial Rp2 miliar, belanja modal Rp31 miliar, belanja tak terduga Rp2 miliar dan belanja transfer bagi hasil ke desa Rp1,6 milar," Jelas Wihaji, Senin (24/6/2018).

Ia mengatakan, dibanding dengan realisasi pendapatan Tahun 2016, realisasi pendapatan daerah tahun 2017 mengalami kenikan sebesar Rp67,5 miliar atau naik 4,51 persen.

Untuk realisasi belanja daerah tahun 2017 dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2016 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp2,3 miliar atau naik 0,15 persen.

Usai sidang paripurna, Bupati Wihaji bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD melanjutkan kegiatan halalbihalal saling meminta maaf dengan berjabat tangan.