Pilih Kepala IKN, Demokrat Minta Jokowi Dengar Aspirasi Rakyat
Nailin In Saroh
Jakarta
RILISID, Jakarta — Politisi Demokrat Irwan, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bijaksana mendengar masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Khususnya, terkait dengan calon kepala badan otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Pasalnya, dari empat calon kepala otorita yang disampaikan Presiden, tidak ada satupun putra ataupun tokoh dari daerah Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jokowi tidak boleh tutup mata dan telinga mengenai aspirasi masyarakat Kaltim terkait IKN. Jokowi harus arif dan bijaksana,” ujar Irwan dalam keterangannya, Minggu (8/3/2020).
Anggota Komisi V DPR ini mengatakan, masyarakat Kaltim sangat antusias menerima perencanaan pemindahan Ibu Kota, dan menginginkan proses tersebut berjalan lancar. Namun, Legislator Kaltim ini juga mengingatkan agar setiap proses pemindahan jangan sampai mengandung unsur ketidakadilan dan otoritarianisme.
“Kearifan dan kebijaksanaan Jokowi sebagai Presiden menjadi kunci kemajuan dan kedamaian IKN nanti. Sehingga, pelibatan putra-putri terbaik Kaltim menjadi hal wajib yang harus diakomodir dalam badan otorita jika ingin proses pemindahannya berjalan sukses,” kata Irwan.
Irwan menyadari, Sumber Daya Manusia (SDM) strategis nasional otomatis harus hijrah ke IKN. Atas dasar itulah, Irwan menilai pelibatan SDM lokal harus dilakukan sejak awal dalam peran-peran sentral agar tidak seperti saudara-saudara di Betawi yang terpinggirkan di DKI Jakarta.
“Saya mohon Pak Jokowi menjadikan ini pertimbangan prioritas. Jangan mengulang sejarah pahit dengan mengabaikan kearifan lokal dan keresahan hati masyarakat Kaltim. Saya yakin pak Jokowi arif dan bijaksana,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan ada empat nama kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Keempat nama itu, yakni Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
