Peran PBB Melemah, Satya: Ini Tugas Berat Indonesia

RILISID, Jakarta — Komisi I DPR mengapresiasi perjuangan keras Pemerintah RI sehingga berhasil menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Namun, hasil tersebut jangan sampai membuat jumawa. Indonesia harus tetap melakukan langkah-langkah strategis di kancah internasional dengan memegang peran penting dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi.

“DPR menyambut baik atas hasil yang diperjuangkan Menlu RI di Majelis Umum PBB kemarin. Sebagai mitra, Komisi I mengapresiasi hal itu. Memang sudah sepantasnya RI berperan aktif perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi kita,” papar Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W. Yudha kepada media di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

"Ini keberhasilan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Tercatat ini kali keempat kita menjadi anggota tidak tetap DK PBB," tambah politisi senior Golkar ini.

Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur IX tersebut menambahkan, meski perjuangan garda depan ada di pihak Pemerintah, namun andil lobi Parlemen juga tak bisa diabaikan. Sebab, kata Satya, dalam setiap kunjungan ke ke parlemen-parlemen negara sahabat, selalu disampaikan pesan khusus untuk meminta dukungan kepada RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB. 

“Ini bentuk sinergi kesuksesan DPR dan Pemerintah. DPR senantiasa menjalankan ‘Track two (2) diplomacy’ dalam setiap kunjungan kerja parlemen RI ke negara-negara sahabat. Kami selalu menyampaikan pesan agar Indonesia mendapat dukungan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB,” beber Satya.

Dan yang lebih penting, sambung Satya, adalah posisi strategis RI harus dimanfaatkan secara optimal dengan menjadi negara yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, khususnya isu kemerdekaan Palestina dan terciptanya ketertiban dunia yang selama ini terlibat sengketa dan perang sipil. Hanya saja, posisi strategis RI ini justeru berkebalikan dengan melemahnya peran PBB di mata internasional dalam menjaga perdamaian dunia.

“Kita juga harus kritis, termasuk kepada Pemerintah AS agar meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa RI punya wibawa di mata internasional di tengah turunnya kredibilitas PBB saat ini. Pemegang hak veto khususnya AS justru sering kali secara unilateral tidak mematuhi DK PBB,” pungkas Satya.