Ombudsman: Media Massa Punya Peran Hapus Maladministrasi

RILISID, Bandarlampung — Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Lampung meminta media massa memahami arti maladministrasi. Caranya dengan menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bukan hoaks.

Asisten Ombudsman RI Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, mengingatkan bahwa media massa memiliki fungsi kontrol sosial.

”Media karenanya berperan untuk menilai apakah suatu lembaga melakukan maladministrasi atau tidak,” ujar dia di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung, Senin (3/9/2018).

Maladministrasi merupakan pelayanan publik yang bisa hilang dengan didorong melalui pemberitaan yang benar. Sebagai contoh narasumbernya jelas dan ada upaya konfirmasi.

Sekretaris AJI Bandarlampung, Wandi Barboy Silaban, menambahkan media adalah penyambung lidah masyarakat. Jurnalisnya perlu memiliki kemampuan dalam mencerna dan menganalisis informasi sebelum dibuat ke dalam bentuk berita. 

Karena itu, wartawan mesti terlebih dahulu mengetahui apa yang dinamakan maladministrasi, bagaimana itu bisa terjadi, dan seperti apa standar operasional agar tidak terjadi maladministrasi.

”Bila jurnalis langsung menelan informasi tanpa menganalisa dan memverifikasi, maka berpotensi menjadi delik pers bagi instansi tempat wartawan itu bekerja," tutur dia. (*)