Nasib 12 Ribu Peserta BPJS di Mesuji Tak Jelas

RILISID, Mesuji — Nasib 12 ribu peserta BPJS yang dibiayai Pemkab Mesuji belum jelas. Hal ini terungkap dari pengakuan BPJS Mesuji dan Dinas Sosial (Dissos) setempat, Senin (5/10/2020).

Menurut Kepala BPJS Mesuji, Budi, sampai saat ini pihaknya masih menunggu nama yang dikirim oleh Dinas Sosial setempat. 

Sedangkan data 12 ribu peserta yang dinonaktifkan, sudah diserahkan ke Dissos pada 16 September 2020.

"Kami dengar informasinya, pihak Dissos sedang lakukan verifikasi, jika sudah mungkin langsung diserahkan ke kami," ujarnya.

Saat ditanya apakah peserta nonaktif bisa terlayani di fasilitas kesehatan dengan kartu BPJS mati, Budi menjelaskan tidak bisa.

"Kalau sebelum tahun 2019 masih bisa, asal ada surat rekomendasi dari Dissos, bisa langsung aktif kartu BPJS-nya. Sekarang kebijakan itu sudah dihapus, jadi ya tidak bisa dilayani," terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Mesuji, Gunarso, melalui pesan WhatsApp, mengatakan pihaknya saat ini sedang fokus pada program verifikasi dan validasi (verivali)  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Kita lagi kerjakan DTKS, sudah jalan 75 persen. Kalau sudah selesai baru kita verval BPJS nonaktif (yang 12 ribu orang, Red)," ujarnya. 

Saat ditanya apa langkah peserta BPJS (pasien) nonaktif, Gunarso hanya menjawab singkat, "Dissos hanya punya kewenangan surat keterangan DTKS."

Padahal sebelumnya, persoalan peserta BPJS nonaktif ini sudah diberi ultimatum Bupati Mesuji, Saply TH, untuk diselesaikan dalam waktu singkat. (*)