Minta Stafsus Presiden Dibubarkan, PKS: Tidak Ada Manfaat, Cuma Habisin Uang!

RILISID, Jakarta — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil, meminta agar staf khusus milenial Presiden Joko Widodo dibubarkan.

Pasalnya, keberadaan staf khusus yang diisi oleh anak muda itu tidak ada manfaatnya, bahkan anggaran negara yang dialokasikan cenderung 'mubazir'.

"Saya meminta agar staf khusus itu dibubarkan saja karena tidak ada manfaatnya. Bahkan cenderung membangun pencitraan dan habisin uang negara!," ujar Nasir kepada wartawan, Minggu (22/3/2020).

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, anak muda cukup difasilitasi usaha dan kegiatannya melalui kementerian terkait. Apabila, presiden ingin memperdayakan kaum milenial.

"Staf khusus itu nggak jelas tupoksinya. Karena itu sebelum terlambat, sebaiknya dilikuidasi aja," tegas Legislator Aceh itu.

Sebelumnya, Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, memandang Presiden Jokowi kebingungan dalam memahami situasi. Lantaran terlanjur percaya dengan laporan Menteri Kesehatan Terawan yang menyatakan Indonesia bebas penyebaran wabah COVID-19.

"Menkes hanya menyampaikan informasi yang membuat Presiden senang, sementara Presiden tidak memiliki penasehat sains kredibel penunjang. Ini kesalahan Presiden! Staf ahli di Istana itu terlalu banyak omong kosong!," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/3/2020).

Dedi pun mempertanyakan staf presiden yang memiliki pengetahuan tentang sains. Faktanya, tak ada satupun yang bicara ke publik terkait pandemi ini.

"Sementara saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staf ahli itu yang punya pengetahuan sains? Kita belum dengar satupun yang bicara dan masuk akal," katanya menambahkan.

Sebagai informasi, salah satu Stafsus milenial Presiden Jokowi sempat menjadi perbincangan, karena terbukti menyebarkan informasi “ngasal” terkait deteksi virus corona.