Lukai Perasaan Rakyat, Fadli Zon Desak Gaji BPIP Direvisi
Nailin In Saroh
Jakarta
Ketiga, dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. Dia mencatat sejak 2014-2017 sebanyak 23 lembaga lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan pemerintah. Namun, pada saat bersamaan, Presiden Joko Widodo justru malah terus menambah lembaga non-struktural baru.
"Sejak 2014 hingga kini, melalui berbagai Perpres, dalam catatan saya Presiden setidaknya telah meneken 9 lembaga non-struktural baru, seperti Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), hingga BPIP ini. Jumlahnya memang hanya 9, tapi Anda bisa menghitung betapa mahalnya ongkos operasional lembaga-lembaga non-struktural baru yang dibikin Presiden Joko Widodo jika standar gaji pegawainya dibikin tak masuk akal begitu."
Terakhir dari sisi tata kelembagaan. Fadli Zon mengatakan, kecenderungan Presiden Jokowi untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya distop karena bisa over lap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya.
"Dalam wacana mengenai penghidupan kembali Komando Operasi Gabungan (Koopsgab) TNI untuk menangani terorisme, misalnya, bukankah aneh jika Kepala KSP sangat dominan dalam mewacanakan hal-hal semacam itu, padahal itu adalah wilayah pertahanan dan keamanan di mana kita sudah punya Menteri Pertahanan dan juga Menko Polhukam di situ? Mungkin karena yang bersangkutan merasa setingkat menteri, sehingga tak menyadari jika pernyataan-pernyataannya sudah offside terlalu jauh." pungkasnya.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
